MALUT PUSARAN ONLINE-Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mencari solusi atas tingginya beban pembiayaan pembangunan dan percepatan penyelesaian utang daerah. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menegaskan pentingnya mengeksplorasi sumber pembiayaan yang inovatif agar pembangunan tidak melulu membebani masyarakat melalui pajak dan retribusi.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah kepada Pemerintah Daerah se-Maluku Utara yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Bella, Ternate, Kamis (3/9).
Ia menggarisbawahi tantangan klasik yang dihadapi Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara, yakni ketimpangan antara kebutuhan anggaran yang sangat tinggi dan keterbatasan fiskal daerah. Kondisi ini acap kali meninggalkan beban utang pembangunan.
“Pembangunan daerah pasti butuh pembiayaan. Kalau pembiayaan terus-menerus dibebankan kepada rakyat lewat pajak dan retribusi, [tentu memberatkan]. Di Maluku Utara, beban utang pihak ketiga dan terkait lainnya masih di atas Rp1 triliun. Karena itu, kita butuh dukungan pembiayaan yang kuat, berkelanjutan, serta berdampak nyata,” tegasnya.
Padahal, menurut Wagub, Maluku Utara memiliki potensi dan fundamental ekonomi yang sangat meyakinkan. Pertumbuhan ekonomi daerah—yang pernah menyentuh angka spektakuler 34 persen berkat hilirisasi tambang—serta capaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi nasional menjadi bukti kekuatan pasar di bumi Moloku Kie Raha .
Oleh karena itu, hadirnya instrumen obligasi daerah dan sukuk daerah yang diatur dalam regulasi terbaru dipandang sebagai momentum emas bagi pemerintah daerah untuk bertransformasi dalam tata kelola keuangan.
“Penerbitan obligasi dan sukuk daerah ini bukan sekadar instrumen untuk mencari tambahan dana, melainkan bentuk komitmen jangka panjang yang lebih adil dan berdampak langsung ke masyarakat. Kita bersyukur ruang regulasi pembiayaan fiskal kini makin terbuka,” tambah Wagub.
Selain mendorong optimalisasi pasar modal, Wagub Sarbin juga mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah. Pemerintah provinsi saat ini mulai menggeser fokus ke sektor-sektor nontambang seperti perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kelapa guna menjaga stabilitas ekonomi jika sektor hilirisasi tambang mengalami fluktuasi.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Deputi OJK Pusat, Pimpinan OJK Wilayah Sulut, Kepala OJK Maluku Utara, jajaran pimpinan perbankan, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak OJK dan kementerian terkait yang memfasilitasi peningkatan literasi keuangan daerah demi terwujudnya kemandirian pembangunan Maluku Utara.***
