MALUT.PUSARAN.ONLINE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar deretan angka atau program formalitas, melainkan jaring pengaman utama bagi masa depan pekerja dan stabilitas ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada acara Penganugerahan Jamsostek Award (Paritrana Award) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Gamalama B, Bella Hotel Ternate, Selasa (28/7).
Dalam arahannya, Gubernur Sherly memaparkan data potensi pekerja di Maluku Utara yang melonjak tajam pada tahun 2026 menjadi 574.911 orang. Namun, hingga Juli 2026, pekerja yang terdaftar baru mencapai 214.000 orang (sekitar 38 persen).
“Artinya, ada sekitar 360.000 pekerja di Maluku Utara yang setiap hari berhadapan dengan risiko kerja tanpa perlindungan. Jika musibah terjadi, ratusan ribu keluarga bisa tiba-tiba jatuh miskin. Pemerintah harus hadir sebelum mereka kehilangan, bukan setelahnya,” ujar Gubernur di hadapan jajaran Pemda dan pelaku usaha.
Guna mengejar cakupan perlindungan ( universal coverage ), Gubernur mendorong sepuluh pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Malut untuk berkomitmen membuat kebijakan tegas. Salah satunya adalah mewajibkan seluruh rekanan atau kontraktor proyek pembangunan fisik (jalan, jembatan, sekolah, hingga tanggul) melampirkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya sebelum penandatanganan kontrak.
Selain itu, Pemprov Malut pada tahun ini juga menganggarkan penambahan perlindungan bagi 16.000 pekerja rentan sehingga total cakupan yang ditanggung Pemprov meningkat dari 214.000 menjadi 230.000 peserta.
Gubernur juga menyoroti pentingnya edukasi mandiri, khususnya bagi para nelayan. Dengan iuran mandiri sebesar Rp200.000,00 per tahun—yang ia ibaratkan setara dengan harga empat bungkus rokok—seorang pekerja sudah mendapatkan perlindungan dengan potensi manfaat ratusan juta rupiah, termasuk jaminan beasiswa bagi dua orang anak hingga jenjang S-1.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang tertinggi secara nasional mencapai 34 persen. Namun, ukuran keberhasilan kita sesungguhnya bukan sekadar tingginya investasi, melainkan seberapa banyak keluarga pekerja yang terlindungi ketika musibah datang,” tegasnya.
